Judul : Cak Imin : Segala Polemik UU Pemilu, Selesaikan Melalui Jalur MK – Majalah Ayah
link : Cak Imin : Segala Polemik UU Pemilu, Selesaikan Melalui Jalur MK – Majalah Ayah
Cak Imin : Segala Polemik UU Pemilu, Selesaikan Melalui Jalur MK – Majalah Ayah
Majalahayah.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin menyarankan setiap polemik yang terjadi akibat UU Pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Hal ini supaya Komisi Pemilihan Umum bisa mulai fokus mempersiapkan Pemilu 2019.
“Polemik-polemik seperti Parlementary Threshold atau Presidential Threshold hanya satu jalan melalui MK. Silahkan saja melalui itu. Tapi semua persiapan KPU harus terus jalan,” jelas Cak Imin saat ditemui di Kantor PKB, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Baginya sendiri keputusan UU Pemilu harus bisa diterima karena waktu penyelenggaran Pemilu yang tinggal sebentar. Sehingga walaupun ada protes dari berbagai pihak, DPR RI harus segera memutuskan UU baru tersebut.
“Yaa karena pemilu sudah tidak bisa ditunda UU nya supaya segera jalan. Karena itu harus ada keputusan. Karena itu walau ada WO. UU itu harus jalan setelah sah semua proses harus dijalankan oleh KPU. bedasarkan UU yg baru,” tegasnya.
DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017) dini hari.
Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu presidential threshold 0 persen, melakukan aksi walk out.
Empat fraksi tersebut yakni Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN. Sementara, enam fraksi yang bertahan yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP menyetujui opsi A.
Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.