Judul : Koalisi Pemerintah Tak Masalah jika Prabowo-SBY “Kawin”
link : Koalisi Pemerintah Tak Masalah jika Prabowo-SBY “Kawin”
Koalisi Pemerintah Tak Masalah jika Prabowo-SBY “Kawin”
JAKARTA – Partai politik pendukung pemerintah merasa tak bermasalah bila output pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir dengan komitmen membangun koalisi untuk Pemilu 2019 mendatang.
“Kalaupun itu penjajakan untuk koalisi ya sah-sah saja. Tidak masalah,” kata Politisi Partai Hanura Dadang Rusdiana kepada Okezone, Sabtu (29/7/2017).
Meski demikian, SBY telah menegaskan pertemuannya dengan Prabowo hanya menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama dan komunikasi dalam rangka membangun kekuatan penyeimbang pemerintah. Kerja sama itu terjalin tanpa wadah koalisi.
Dadang mengatakan, dalam negara yang menganut sistem demokrasi pertemuan elit politik menjadi penting lantaran memiliki dampak positif terhadap pembangunan bangsa. Anggota Komisi X DPR ini juga menilai pertemuan para tokoh merupakan hal yang lumrah.
“Dan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan demokrasi dan politik yang lebih sehat,” terangnya.
Parpol pendukung pemerintah, kata dia, menganggap terbentuknya koalisi dari suatu pertemuan elit politik merupakan hal yang wajar. Kalaupun terjadi koalisi antara Demokrat dan Gerindra, Dadang mengaku tidak bisa ikut campur.
“Yang penting pertemuan itu dibangun dalam semangat yang konstruktif. Jadi bagi kita menyikapi pertemuan kita anggap wajar dan biasa saja,” pungkas dia.
Sekadar diketahui, Prabowo dan SBY bertemu di Puri Cikeas beberapa waktu lalu. Santer dikabarkan pertemuan yang dinamakan “diplomasi nasi goreng” itu terkait pembicaraan untuk Pilpres 2019, di mana Prabowo Subianto akan dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, usai pertemuan keduanya menegaskan hanya bersepakat membangun kerja sama dan meningkatkan komunikasi dalam rangka membangun kekuatan penyeimbang pemerintah. Kerja sama ini terjalin tanpa diikat oleh suatu koalisi.
Demokrat dan Gerindra memang memiliki kesamaan yang kian mencolok belakangan waktu ini, di antaranya soal Undang-Undang Pemilu. Kedua partai tersebut diketahui menyatakan sikap walkout dan atau abstain dalam pengambilan keputusan UU Pemilu dengan presidential threshold 20-25% ketika rapat paripurna di DPR.
Mereka menilai presidential threshold sudah tidak relevan dilaksanakan untuk Pemilu 2019. Sebab, pesta demokrasi dihelat serentak sehingga dengan sendirinya ketentuan threshold itu tidak bisa diterapkan.
Related