Judul : Menteri Pertanian Minta Maaf ke PKS Soal Kasus Beras – Majalah Ayah
link : Menteri Pertanian Minta Maaf ke PKS Soal Kasus Beras – Majalah Ayah
Menteri Pertanian Minta Maaf ke PKS Soal Kasus Beras – Majalah Ayah
Majalahayah.com, Jakarta – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman meminta maaf kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat kerja yang digelar bersama Komisi IV DPR RI kemarin. Hal itu terjadi setelah Amran mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota DPR fraksi PKS yang juga sekampung halaman dengannya, Andi Akmal Pasluddin.
Amran menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT. Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.
“Saya meminta Mentan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah mengaitkan kasus polemik beras akhir-akhir ini pada PKS. Namun menteri mengelak dan meminta maaf karena tidak bermaksud menghubungkan dengan PKS,” kata Akmal dalam rilis yang diterima Majalahayah.com, Selasa (25/7/2017).
Dalam rapat, Amran berdalih kasus itu murni kasus hukum dan ada pihak-pihak tertentu yang menggoreng dan mengaitkan dengan PKS.
Akmal yang merupakan legislator PKS daerah Sulawesi Selatan II ini menggunakan kesempatan Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementan untuk menyampaikan hasil rekomendasi fraksinya kepada pemerintah agar dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Kementan dan Polri.
Sebelumnya, Akmal juga mengkritik keras pemerintah langsung dihadapan menteri bahwa ia melihat pemerintah pada kasus beras ini tidak kompak dan terlihat bersandiwara.
Pasalnya, Kementan, Polri dan Kementerian Perdagangan menyatakan beras premium Maknyos dan Ayam Jago produksi PT. IBU hasil oplosan raskin atau rastra. Disisi lainnya, Kemensos dan Bulog menyatakan tidak ada beras raskin/rastra yang dioplos.
Akmal menilai hal ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya.
Selain itu, tambah Akmal, penyajian data tentang beras oleh pemerintah, baik pemikiran tentang subsidi, tentang HET, tentang serapan beras dan produksi beras semua janggal dan tidak masuk akal.
“Semua argument pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis”, tandasnya.