Judul : Para Syndicate Nilai Tersendatnya Penyelesaian Pelanggaran HAM Karena Kuatnya Oligarki Politik –...
link : Para Syndicate Nilai Tersendatnya Penyelesaian Pelanggaran HAM Karena Kuatnya Oligarki Politik –...
Para Syndicate Nilai Tersendatnya Penyelesaian Pelanggaran HAM Karena Kuatnya Oligarki Politik –...
Majalahayah.com, Jakarta – Direktur Eksekutif, Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai tersendatnya proses penegakan hukum untuk korban HAM berat karena kuatnya oligarki politik. Bagi Ari, kondisi inilah yang membuat Presiden Joko Widodo tidak bisa melakukan terobosan untuk menyelesaikan kasus HAM tersebut.
“Janji nawacita sudah ada poin-poin terkait penyelesaian korban masa lalu. Persoalan presidensial kita menghadapi oligarki politik yang sangat kuat. Terutama tarik-menarik kepentingan partai politik. Inilah kemudian menjadi pertimbangan,” jelasnya saat ditemui Majalahayah.com, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
“Demokrasi sekarang berwajang transaksi daripada transprasi. Jadi transaksi ketika presiden sedang menjalankan kekuasaan bagaimana transaksi itu terjadi. Kemudian ada niatan tapi hanya janji terus kita tagih,” tambahnya.
Selain itu masih banyaknya penguasa masa lalu yang kembali berkuasa pada pemerintahan saat ini. Terutama para penguasa yang namanya disebut sebagai penanggung jawab atas insiden pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Kekuatan politik yang dominan dan konstentasi politik yang paling kita risaukan. Sebenernya kepentingan politik dari partai-partai dan penguasa-penguasa masa lalu yang masih mendominasi kekuasaan saat ini,” paparnya.
Jadi Ari sendiri menegaskan bahwa hingga sekarang demokrasi Indonesia tidak pernah ditunjukan untuk rakyat. Tapi hanya kepada partai politik dan juga elite saja.
“Jadi demokrasi haru ini belum sepenuhnya dipegang oleh rakyat, demokrasi baru dari rakyat oleh wakil rakyat untuk partai. Ini menjadi belenggu presiden untuk secara tegas ada border kuat konstentasi kepentingan ini menjadi pertimbangan Presiden tersendiri,” pungkasnya.